Pokok Pemikiran Rendra: Kita Bukan Warga Negara, Tapi Zombie!

Oyos Saroso HN

Rendra

BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com - Tiga tahun setelah huru-hara Mei 1998, sebuah kegiatan budaya digelar di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jl. Cikini Raya No. 73, Jakarta Pusat. Acara yang dihelat pada Rabu, 19 Juli 2001 itu diberi tajuk “Gerakan Pembangkangan Warga Negara”. Sejumlah aktivis, sastrawan, dan penggiat kebudayaan hadir. Yang menjadi bintang hari itu adalah penyair cum budayawan Rendra.

Meskipun sudah berselang waktu 13 tahun lampau, pokok-pokok pikiran yang disampaikan Rendra pada forum itu masih aktual hingga hari ini.

Berikut pokok-pokok pemikiran Rendra tentang rakyat, negara, dan Indonesia:

1. Kita bukan warga negara! Pada hakikatnya, rakyat belum menjadi warga negara karena belum punya  fasilitas untuk itu. Rakyat tidak bisa memilih wakil-wakilnya secara  langsung. Dari lokal sampai tingkat nasional, mereka ini tetap  dianggap sebagai manusia massa. Itulah keadaan manusia sekarang  dipandang dari budaya.
2. Sebagai negara, Indonesia selalu dilanda kemelut.  Kekuasaan menjadi rebutan karena tidak ada aturan yang jelas. Selama  ini peraturan-peraturan yang ada hanya didominasi kepentingan-kepentingan. Status warga negara hanya menjadi sekadar  istilah. Akhirnya, rakyat Indonesia sebenarnya hanya manusia massa.   
3. Keadaan seperti ini sebenarnya bukan baru terjadi. Warga negara hanya diperlakukan sebagai manusia massa sudah sejak  zaman Mataram. Pada zaman itu, rakyat Indonesia hanya menjadi kawula alias hamba sahaya. Keadaan seperti itu terus berlanjut. Pada zaman penjajahan  Belanda, rakyat dipimpin pamong praja. Lalu dari masa Soekarno hingga Soeharto, rakyat masih dijadikan manusia massa atau manusia politik.  Di masa revolusi, rakyat menjadi massa revolusi. Di zaman Soeharto,  rakyat menjadi massa pembangunan. Hingga akhirnya di masa sekarang,  rakyat menjadi massa reformasi.
4. Seniman bukan hanya mengkritik lewat syair-syair. Jika perlu,  seniman bisa saja turun ke jalan.
5. Krisis kemanusiaan terjadi karena rakyat memang tidak  dianggap sebagai insan. Rakyat bukan pula warga negara. Oleh karena  itu, rakyat sebenarnya tidak pernah menjadi subjek dari aktivitas  elite politik.
6. Kita telah hanyut seperti zombie. Kita bukan warga negara. Kita  membius diri sendiri, kita membuat yang salah.
7. Rakyat Indonesia sebenarnya tidak punya wakil di  lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan yang ada saat ini cuma lembaga  perwakilan partai dan bukan lembaga perwakilan rakyat. Rakyat dihargai  sebagai massa. Mereka disuruh-suruh untuk mendukung partai dan  menentukan wakilnya.
8. Kita compang-camping karena konstitusi. Sejak kita memasuki zaman  modern, kita tidak mempunyai konstitusi yang mendorong atau yang  memfasilitasi rakyat menjadi warga negara. Undang-Undang Dasar 1945  dianggap belum sempurna karena dibuat oleh ahli hukum tamatan sekolah  penjajah yang tidak memahami masyarakat.
9. “Gerakan Pembangkangan” bukan diibaratkan seperti obat  batuk. “Gerakan pembangkangan” sasarannya adalah kesadaran dan bukan menawarkan jalan  pintas. Gerakan itu bukan seperti jalan pendek atau terobosan,  melainkan kerajinan jiwa. 
10. Selama ini ada elite yang menawarkan jalan  pintas, seperti pergantian presiden atau perombakan dewan. Namun, ia  menilai hal itu tidak akan efektif.
11. UUD 1945 sudah diperingatkan oleh pembuatnya sebagai  undang-undang sementara. UU tersebut akan diubah dan disempurnakan  sambil berjalan. Tetapi dalam perkembangan, lebih dari 50 tahun, UU  tersebut juga belum diubah. Elite politik tidak juga sadar. Mereka  yang mengatur berdasarkan kekuatan, justru bisa disebut anarki.*
12. Seharusnya UUD tersebut tidak boleh  dilestarikan apalagi disakralkan. Dia juga menyatakan keberatan dengan  menteri atau presiden yang seenaknya membuat peraturan.
13. Dari segi kebudayaan, keadaan yang berantakan saat ini  terjadi karena tidak ada aturan main yang jelas. 

* Catatan: Pada 2001 UUD 1945 belum diamandemen

Baca Juga: Rendra: Sajak Sebatang Lisong

11:10 AM