Bambang Satriaji/Teraslampung.com
JAKARTA - Koalisi Masyarakat Melawan Lupa, diwakili Direktur Imparsial Poengky Indarti, mengimbau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjaga netralitas TNI dalam Pemilihan Presiden 9 2014 Juli mendatang. Poengky meminta SBY tidak berpolitik ganda dalam menjaga netralitas TNI.
"Dugaan ketidaknetralan TNI dalam pilpres ditandai dengan beberapa babinsa yang dikerahkan ke perumahan penduduk untuk mengarahkan dukungan ke salah satu pasangan calon. Kami menduga SBY tidak netral dalam kasus ini. Di depan publik SBY memerintahkan TNI dan BIN untuk netral, tapi kuat dugaan SBY mendukung salah satu pasangan calon,” kata Poengky dalam konferensi pers di kantor Kontras, Jakarta, Minggu (6/8).
Poengky mengatakan, kecurigaan pihaknya hanya bisa dibantah jika Presiden SBY bertindak tegas SBY dengan menghukum anggota TNI yang terlibat dalam kegiatan politik jelang pilpres melalui Panglima TNI.
"Presiden SBY juga harus menghentikan kegiatan Babinsa untuk sementara. TNI seharusnya menjaga netralitas, bukan hanya tidak boleh memilih, tapi juga dilarang melakukan agenda politik,” ujarnya.
Sementara Chris Biantoro, Wakil Koordinator Kontras, mengungkapkan pihaknya menemukan laporan terkait dengan aktivitas babinsa yang mengarahkan dukungan masyarakat terhadap capres tertentu. Laporan itu, ujar Chris, berasal dari Kota Yogyakarta, Gunungkidul, Klaten, dan sejumlah wilayah di Jawa Barat.
“Artinya, kasus Babinsa mendata calon pemilih untuk megarahkan ke calom presiden tertentu tidak hanya terjadi di Cidengm Jakarta, tetapi juga di daerah lain di Indonesia. Modus yang dilakukan adalah mendatangi perumahan penduduk untuk melakukan pendataan,” kata Chris.
 |
| Poengky Indarti (dok indopoliitika) |
"Dugaan ketidaknetralan TNI dalam pilpres ditandai dengan beberapa babinsa yang dikerahkan ke perumahan penduduk untuk mengarahkan dukungan ke salah satu pasangan calon. Kami menduga SBY tidak netral dalam kasus ini. Di depan publik SBY memerintahkan TNI dan BIN untuk netral, tapi kuat dugaan SBY mendukung salah satu pasangan calon,” kata Poengky dalam konferensi pers di kantor Kontras, Jakarta, Minggu (6/8).
Poengky mengatakan, kecurigaan pihaknya hanya bisa dibantah jika Presiden SBY bertindak tegas SBY dengan menghukum anggota TNI yang terlibat dalam kegiatan politik jelang pilpres melalui Panglima TNI.
"Presiden SBY juga harus menghentikan kegiatan Babinsa untuk sementara. TNI seharusnya menjaga netralitas, bukan hanya tidak boleh memilih, tapi juga dilarang melakukan agenda politik,” ujarnya.
Sementara Chris Biantoro, Wakil Koordinator Kontras, mengungkapkan pihaknya menemukan laporan terkait dengan aktivitas babinsa yang mengarahkan dukungan masyarakat terhadap capres tertentu. Laporan itu, ujar Chris, berasal dari Kota Yogyakarta, Gunungkidul, Klaten, dan sejumlah wilayah di Jawa Barat.
“Artinya, kasus Babinsa mendata calon pemilih untuk megarahkan ke calom presiden tertentu tidak hanya terjadi di Cidengm Jakarta, tetapi juga di daerah lain di Indonesia. Modus yang dilakukan adalah mendatangi perumahan penduduk untuk melakukan pendataan,” kata Chris.
0 comments:
Post a Comment