Supriyanto/Teraslampung.com
GUNUNGSUGIH - Tidak maksimalnya kinerja pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Pemkab Lamteng) dikeluhkan warga. Belum berhasilnya pembangunan selama masa kepemimpinan Bupati A.Pairin dan Wakil Bupati Mustafa, sangat dirasakan masyarakat Lampung Tengah. Kondisi ini disebabkan buruknya kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
”Selama empat tahun ini apa yang bisa dirasakan langsung masyarakat. Semua jalan di Lampung Tengah kondisinya rusak. Kami hanya melihat pembangunan tiga gapura di Gunungsugih dan gerbang kantor Bupati. Ini bukan pembangunan,”kata Lukman, warga Terbanggibesar, Rabu(14/5).
Lukman menilai, buruknya kinerja SKPD di Lampung Tengah dapat kita lihat dari kedisplinan pegawainya. Hal ini terjadi karena tidak sedikit kepala dinas yang jarang masuk kantor. Padahal, kata Lukman, keberadaan sebuah lembaga pemerintahan ditunjukan dengan keberadaan kantor sebagai pusat pengendalian aktifitasnya.
Dia mencotohkan, beberapa kepala dinas yang jarang berada di kantor, seperti Dinas Binamarga, Dinas Pemberdayaan Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya, dan Dinas Pendidikan.
”Untuk mengendalikan kegiatan perkantoran apa bisa maksimal dikendalikan dari warung atau rumah dinas. Kalau tidak sanggup menghadapi masalah di dinas yang dipimpinnya, jangan menjadi kepala dinas. “Sebab bila kedisiplinan kepala dinas saja buruk, lalu bagaimana mau mendisiplinkan stafnya? Dampaknya tentu pada buruknya pelayanan publik termasuk tidak tercapainya program pembangunan secara maksimal,” ujarnya.
Menurut Lukman, Bupati seharusnya mencopot PNS yang tingkat kedisiplinannya buruk. “Jadi bukannya orang kualitas kinerjanya baik yang di non jobkan, perlu penilaian yang proporsioanal dan professional,” katanya.
Penilaian serupa diungkapkan oleh Heri dari Lembaga Bantuan Kesehatan Negara (LBKN). Menurut Heri, buruknya kinerja SKPD di Lampung Tengah selain tidak maksimalnya penegakan disiplin PNS, juga akibat penempatan pejabat tidak sesuai kemapuannya. Penempatan pejabat tidak didasari standar penilaian yang jelas, bahlan terkesan didasari suka tidak suka, sehingga seringnya penggantian pejabat bukan karena kinerja yang buruk tapi lebih terkesan dipaksakan.
Heri mencontohkan Dinas Pendidikan Lampung Tengah. Menurut Heri, di Dinas Pendidikan ada pejabat setingkat kepala bidang yang terkesan arogan, padahal sebelumnya dia seorang guru biasa.
Ketika menjadi pejabat, di bisa melakukan penggantian kepala SD walaupun kesalahannya tidak ditemukan.
Salah satu contoh arogansi Kepala Dinas Pendidikan, kata Heri, Kepala SDN 4 Bandarjaya Timur yang baru dua tahun menjabat kepala sekolah, kini sudah di nonjobkan dan mengajar sebagai guru biasa tanpa diketahui kesalahannya.
"Kami sudah melakukan penelusuran mulai mencari informasi terkait pemberhentian Kepala SDN 4 tersebut, mulai dari sekolah, kantor cabang dinas, pengawas sekolah hingga ke dinas pendidikan, ternyata tidak ditemukan kesalahan yang dilakukan. Bukankah ini namanya arogan, atau karena mungkin jabatan kepala sekolah bisa dijual belikan,”katanya.
Menurut Heru agar kinerja PNS meningkat harus ada komitmen dan ketegasan dari pemimpin tertinggi di daerah, terutama bupati. "Untuk menegakkan disiplin PNS telah ada Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri. Untuk menegakkan, kata Heri, tidak perlu ada rasa sungkan. Bila penegakan aturan lembek, akibatnya seperti sekarang. Kepala dinas sering tidak terlihat batang hidungnya di kantor dianggap hal biasa, tentu saja kebijakan yang tidak bijak ini akan merusak sistem,”tegas Heri.
 |
| Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah. |
”Selama empat tahun ini apa yang bisa dirasakan langsung masyarakat. Semua jalan di Lampung Tengah kondisinya rusak. Kami hanya melihat pembangunan tiga gapura di Gunungsugih dan gerbang kantor Bupati. Ini bukan pembangunan,”kata Lukman, warga Terbanggibesar, Rabu(14/5).
Lukman menilai, buruknya kinerja SKPD di Lampung Tengah dapat kita lihat dari kedisplinan pegawainya. Hal ini terjadi karena tidak sedikit kepala dinas yang jarang masuk kantor. Padahal, kata Lukman, keberadaan sebuah lembaga pemerintahan ditunjukan dengan keberadaan kantor sebagai pusat pengendalian aktifitasnya.
Dia mencotohkan, beberapa kepala dinas yang jarang berada di kantor, seperti Dinas Binamarga, Dinas Pemberdayaan Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya, dan Dinas Pendidikan.
”Untuk mengendalikan kegiatan perkantoran apa bisa maksimal dikendalikan dari warung atau rumah dinas. Kalau tidak sanggup menghadapi masalah di dinas yang dipimpinnya, jangan menjadi kepala dinas. “Sebab bila kedisiplinan kepala dinas saja buruk, lalu bagaimana mau mendisiplinkan stafnya? Dampaknya tentu pada buruknya pelayanan publik termasuk tidak tercapainya program pembangunan secara maksimal,” ujarnya.
Menurut Lukman, Bupati seharusnya mencopot PNS yang tingkat kedisiplinannya buruk. “Jadi bukannya orang kualitas kinerjanya baik yang di non jobkan, perlu penilaian yang proporsioanal dan professional,” katanya.
Penilaian serupa diungkapkan oleh Heri dari Lembaga Bantuan Kesehatan Negara (LBKN). Menurut Heri, buruknya kinerja SKPD di Lampung Tengah selain tidak maksimalnya penegakan disiplin PNS, juga akibat penempatan pejabat tidak sesuai kemapuannya. Penempatan pejabat tidak didasari standar penilaian yang jelas, bahlan terkesan didasari suka tidak suka, sehingga seringnya penggantian pejabat bukan karena kinerja yang buruk tapi lebih terkesan dipaksakan.
Heri mencontohkan Dinas Pendidikan Lampung Tengah. Menurut Heri, di Dinas Pendidikan ada pejabat setingkat kepala bidang yang terkesan arogan, padahal sebelumnya dia seorang guru biasa.
Ketika menjadi pejabat, di bisa melakukan penggantian kepala SD walaupun kesalahannya tidak ditemukan.
Salah satu contoh arogansi Kepala Dinas Pendidikan, kata Heri, Kepala SDN 4 Bandarjaya Timur yang baru dua tahun menjabat kepala sekolah, kini sudah di nonjobkan dan mengajar sebagai guru biasa tanpa diketahui kesalahannya.
"Kami sudah melakukan penelusuran mulai mencari informasi terkait pemberhentian Kepala SDN 4 tersebut, mulai dari sekolah, kantor cabang dinas, pengawas sekolah hingga ke dinas pendidikan, ternyata tidak ditemukan kesalahan yang dilakukan. Bukankah ini namanya arogan, atau karena mungkin jabatan kepala sekolah bisa dijual belikan,”katanya.
Menurut Heru agar kinerja PNS meningkat harus ada komitmen dan ketegasan dari pemimpin tertinggi di daerah, terutama bupati. "Untuk menegakkan disiplin PNS telah ada Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri. Untuk menegakkan, kata Heri, tidak perlu ada rasa sungkan. Bila penegakan aturan lembek, akibatnya seperti sekarang. Kepala dinas sering tidak terlihat batang hidungnya di kantor dianggap hal biasa, tentu saja kebijakan yang tidak bijak ini akan merusak sistem,”tegas Heri.
0 comments:
Post a Comment