Bambang Satriaji/Teraslampung.com
JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengusulkan isu HAM dimasukan sebagai salah satu materi debat calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres),yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Usulan tersebut telah disampaikan oleh Komnas HAM kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (5/6) kemarin. Komnas HAM, sebenarnya mengusulkan tujuh poin kepada pihak DKPP dalam acara debat tersebut.
"Satu di antaranya yakni tentang pelanggaran HAM. Komnas HAM ingin mengawal agar para kandidat Capres punya agenda dalam perspesktif HAM," kata Komisioner Komnas HAM, Nurcholis di Kantor DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (5/6).
Komnas HAM berharap agar tujuh item yang diusulkan pihaknya itu, terutama yang terkait dengan pelanggaran HAM di Indonesia in,i dapat menjadi pertanyaan bagi siapa pun dalam debat kandidiat Capres-Cawapres.
"Isu HAM itu perlu dibawa ke dalam debat, untuk mengetahui tingkat pemahaman isu dua pasangan Capres-Cawapres 2014. Idealnya, kita undang dua kandidat ini ke Komnas HAM, lalu kita debat dua pasangan Capres-Cawapres ini atau bagaimana," katanya.
Lebih lanjut Nurcholis mengatakan, para Capres-Cawapres harus mempunyai pandangan terhadap penyelesaian masalah HAM di Indonesia. Sebab, Komnas HAM punya tanggung jawab kepada masyarakat tentang penyelesaian kasus HAM.
Anggota Komnas HAM lainnya, Roichatul Aswidah menyebutkan poin lainnya yang masuk di dalam usulan pihaknya itu yakni konflik agraria di berbagai daerah, lalu konflik dan kekerasan di Papua, perlindungan hak-hak kaum minoritas, masalah hukuman mati, percepatan reformasi di lembaga kepolisian, koorporasi tambang dan perkebunan, serta penyelenggara daerah.
"Dan usulan atau poin terakhir yang diusulkan oleh pihak kami (Komnas HAM) kepada pihak DKPP, yakni terkait dengan jaminan hak ekonomi, sosial, dan budaya rakyat Indonesia," kata Roichatul saat ditemui oleh wartawan di tempat yang sama.
Sebelumnya, pada beberapa kesempatan Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila mengatakan isu HAM harus menjadi perhatian serius Presiden Indonesia mendatang. Menurut Laila, banyaknya kasus HAM yang tidak terselesaikan hingga sekarang salah satunya disebabkan kekurangtegasan presiden untuk menyelesaikannya. Bahkan, kata Laila, pihaknya sempat kecewa kepada Presiden SBY karena menolak bertemu dengan Komnas HAM alasan sibuk. Padahal, yang akan dibicarakan adalah soal HAM.
“Siapa pun calon presiden yang terpilih nanti, harus bisa menyelesaikan beberapa HAM.Presiden terpilih harus memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan pelbagai kasus HAM. Sebab, HAM itu menyangkut pelbagai aspek kehidupan. Mulai soal perburuhan, pertanian, hingga penanganan keamanan,” kata Laila.
Usulan tersebut telah disampaikan oleh Komnas HAM kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (5/6) kemarin. Komnas HAM, sebenarnya mengusulkan tujuh poin kepada pihak DKPP dalam acara debat tersebut.
"Satu di antaranya yakni tentang pelanggaran HAM. Komnas HAM ingin mengawal agar para kandidat Capres punya agenda dalam perspesktif HAM," kata Komisioner Komnas HAM, Nurcholis di Kantor DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (5/6).
Komnas HAM berharap agar tujuh item yang diusulkan pihaknya itu, terutama yang terkait dengan pelanggaran HAM di Indonesia in,i dapat menjadi pertanyaan bagi siapa pun dalam debat kandidiat Capres-Cawapres.
"Isu HAM itu perlu dibawa ke dalam debat, untuk mengetahui tingkat pemahaman isu dua pasangan Capres-Cawapres 2014. Idealnya, kita undang dua kandidat ini ke Komnas HAM, lalu kita debat dua pasangan Capres-Cawapres ini atau bagaimana," katanya.
Lebih lanjut Nurcholis mengatakan, para Capres-Cawapres harus mempunyai pandangan terhadap penyelesaian masalah HAM di Indonesia. Sebab, Komnas HAM punya tanggung jawab kepada masyarakat tentang penyelesaian kasus HAM.
Anggota Komnas HAM lainnya, Roichatul Aswidah menyebutkan poin lainnya yang masuk di dalam usulan pihaknya itu yakni konflik agraria di berbagai daerah, lalu konflik dan kekerasan di Papua, perlindungan hak-hak kaum minoritas, masalah hukuman mati, percepatan reformasi di lembaga kepolisian, koorporasi tambang dan perkebunan, serta penyelenggara daerah.
"Dan usulan atau poin terakhir yang diusulkan oleh pihak kami (Komnas HAM) kepada pihak DKPP, yakni terkait dengan jaminan hak ekonomi, sosial, dan budaya rakyat Indonesia," kata Roichatul saat ditemui oleh wartawan di tempat yang sama.
Sebelumnya, pada beberapa kesempatan Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila mengatakan isu HAM harus menjadi perhatian serius Presiden Indonesia mendatang. Menurut Laila, banyaknya kasus HAM yang tidak terselesaikan hingga sekarang salah satunya disebabkan kekurangtegasan presiden untuk menyelesaikannya. Bahkan, kata Laila, pihaknya sempat kecewa kepada Presiden SBY karena menolak bertemu dengan Komnas HAM alasan sibuk. Padahal, yang akan dibicarakan adalah soal HAM.
“Siapa pun calon presiden yang terpilih nanti, harus bisa menyelesaikan beberapa HAM.Presiden terpilih harus memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan pelbagai kasus HAM. Sebab, HAM itu menyangkut pelbagai aspek kehidupan. Mulai soal perburuhan, pertanian, hingga penanganan keamanan,” kata Laila.
0 comments:
Post a Comment