 |
| Priyo Budi Santoso |
JAKARTA, teraslampung.com—Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, menegaskan DPR akan segera memanggil Kedutaan Besar Australia terkait kasus penyadapan yang melibatkan pihak Kedubes Australia.
Kasus penyadapan percakapan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sejumlah orang dekatnya, beberapa lalu, sempat menyentak perhatian publik dan menyebabkan polemik. Bahkan, muncul pula polemik yang menyudutkan Gubernur DKI Jakarta Jokowi Widodo alias Jokowi.
"Saya kecewa dan marah ini perlakuan tidak patut dilakukan dari segi tata krama diplomasi. Dalam waktu dekat kami akan mengundang pihak Kedubes Australia untuk menjelaskan duduk perkara masalah ini," kata politisi Golkar itu, Senin (18/11).
Menurut Priyo pemerintah Indonesia terlalu lemah melakukan upaya diplomasi dalam penyelesaian kasus ini. Pemerintah, kata Priyo, masih belum cukup meminta langkah penjelasan balik.
"Pemerintah terkesan lembek, diplomasi kita sopan-santun itu bagus, tapi kalau lembek itu kami sesalkan, kadang kita harus gunakan diplomasi koboi, kali waktu perlu lah dengan diplomasi koboi," tegasnya.
“Kehadiran Wapres Boediono di Australia juga belum cukup diketahui publik,” Priyo menambahkan.
Priyo menyarankan agar pemerintah meningkatkan segi sekuritas dalam pengeloaan data penting negara agar tidak mudah disadap serta menyarankan agar pemerintah merubah pendekatan diplomasi atas kasus ini.
Berdasarkan dokumen Snowden yang dikutip dari ABC dan Guardian pada Senin (18/11), menunjukkan intelijen Australia telah menyadap pembicaraan telepon SBY. Intelijen Australia juga melacak aktivitas telepon genggam SBY selama 15 hari di bulan Agustus 2009.
Data itu berasal dari Agen Intelijen Elektronik Australia (Defence Signal Directorate sekarang berubah menjadi Australia Signals Directorate).
Laporan tersebut juga menyebutkan penyadapan juga ditujukan bagi pejabat dan orang dekat SBY, seperti Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, Juru Bicata Presiden Dino Patti Djalal dan Andi Mallarangeng.
Australia juga menyadap Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa, Menko Ekuin Sri Mulyani, Menko Polhukam Widodo AS, dan Menteri BUMN Syofyan Djalil.
Penulis: B. Satriaji
0 comments:
Post a Comment